Pendidikan Adalah Hak Anak (Refleksi)


Oleh : Timur Citra Sari

Jerit dan tangis seketika pecah di berbagai sekolah di Negeri ini ketika para murid kelas tiga mengetahui hasil Ujian Nasional (UN) yang beberapa waktu yang lalu mereka kerjakan. Beberapa murid menangis histeris hingga jatuh pingsan. Beberapa yang lain mengamuk sebagai bentuk kemarahan dan frustasi mereka. Para guru pun dibuat sibuk menenangkan dan meredakan situasi.

Memang, kesempatan mengulang diberikan bagi mereka yang belum berhasil melampaui batas minimal nilai kelulusan. Jadi, sebetulnya, kesempatan untuk disebut “lulus” masih terbuka. Namun, harus diakui, mengulang ujian bukanlah berita yang ingin didengar anak-anak ini. Apalagi, tentu saja, tidak ada yang bisa memastikan apakah hasil ujian ulangan tersebut akan cukup untuk meluluskan mereka. Padahal, beberapa di antara mereka justru sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi idaman (cukup mengherankan, memang, betapa pernyataan diterima di perguruan tinggi sudah diberlakukan sebelum pernyataan lulus atau tidak lulus dari SMU dibunyikan!). Nah lho!

Bahwa sebuah ujian diperlukan untuk mengetahui seberapa baik dan seberapa dalam anak-anak telah memahami rangkaian pelajaran hingga saat tertentu, jelas kita mengerti. Bahwa sebuah ujian diperlukan untuk mengetahui apakah anak-anak telah siap untuk melanjutkan pelajaran di jenjang pendidikan yang lebih tinggi (baca: lebih sulit), itu juga kita pahami. Tujuan sebuah ujian tentunya dan mestinya baik, yaitu agar anak-anak yang belum memahami rangkaian pelajaran plus belum siap untuk melanjutkan pelajaran, tidak dipaksa untuk menempuh jenjang pendidikan yang memang tidak akan mampu mereka jangkau.

Namun, sayangnya, ujian dengan pemahaman seperti ini tidak mudah (baca: sangat sulit) diberlakukan di negeri tercinta kita ini. Kesiapan pihak-pihak terkait sangat menentukan kesiapan bersama dalam menghadapi ujian yang – kita tahu pasti – akan hadir pada akhir tahun pelajaran. Kesiapan guru untuk menyampaikan materi yang sudah ditentukan, misalnya. Bukan sekali atau dua kali kita mendengar atau membaca atau menonton liputan tentang hidup keseharian para guru, baik di kota-kota besar maupun di pelosok terpencil Indonesia. Keterbatasan dalam berbagai bentuknya yang dihadapi para guru tentu saja mempengaruhi kesiapan mereka dalam menyampaikan materi standar bagi para murid.

Tidak jauh berbeda dari kehidupan para guru adalah kehidupan para murid. Tentu saja kita mengerti bahwa tidak semua murid memiliki kesempatan untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah (alias PR) dan mengulang pelajaran dengan tenang sepulang mereka dari sekolah. Tidak sedikit murid yang begitu sampai di rumah harus segera membantu orangtua mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sedikit pula di antara murid-murid yang berhadapan dengan sekian banyak keterbatasan yang tidak memungkinkan mereka untuk memunculkan yang terbaik dari diri mereka. Jelas sekali kondisi seperti ini mempengaruhi kesiapan para murid untuk menghadapi ujian pada akhir tahun pelajaran.

Belum lagi sejumlah faktor lain yang hadir secara tidak terduga, yang turut mempengaruhi suasana belajar dan mengajar. Banjir yang mengharuskan sekolah diliburkan untuk sekian waktu, misalnya. Atau, gempa bumi yang meruntuhkan gedung sekolah dan menghentikan proses belajar-mengajar untuk sementara waktu. Atau juga, konflik dan keributan yang menyebabkan perjalanan berangkat dan pulang para murid menjadi tidak aman, sehingga para orangtua memutuskan untuk melarang anak-anak mereka belajar di sekolah. Belum mampunya kita untuk segera mengatasi berbagai kendala dalam proses belajar-mengajar di atas berdampak pada persiapan anak-anak kita dalam menghadapi UN setiap tahun.

Pada pihak lain, negara telah menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh setiap anak di negeri ini. Hal tersebut dibunyikan dalam UUD 1945, pasal 28 c (1) yang mengatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Ini berarti, melampaui segala dan beragam kendala serta hambatan yang ada, setiap anak Indonesia berhak (baca: harus bisa) bersekolah dan menjalani proses belajar-mengajar dengan seoptimal mungkin. Ini juga berarti, para guru perlu mendapatkan bantuan dan dukungan yang cukup sehingga mereka bisa dan siap mengajar dengan sebaik-baiknya. Yang juga tidak boleh diabaikan adalah sederet sarana dan prasarana pendukung, seperti misalnya, jalan yang layak untuk ditempuh anak-anak kita berangkat dan pulang sekolah, kendaraan umum yang bisa diakses anak-anak kita berangkat dan pulang sekolah, listrik yang tersedia (tanpa harus padam pada jam-jam tertentu) sehingga anak-anak kita bisa belajar tanpa gangguan, jaminan keamanan sehingga anak-anak kita bisa berangkat dan pulang sekolah dengan aman. Dan seterusnya (daftar ini masih panjang, Anda dapat menambahkan dengan hal-hal lain, sesuai pengalaman dan pengetahuan Anda).

Dalam kaitan dengan UN, jika UN – yang diselenggarakan dengan maksud dan tujuan yang baik – hendak diteruskan pada tahun-tahun mendatang, maka segala dan beragam kendala serta hambatan yang ada, mau tidak mau, harus dan wajib diatasi serta diselesaikan. Hanya dengan cara demikian kita bisa mengatakan bahwa UN yang kita jalankan adalah UN yang bertanggung jawab. Tapi, jangan lupa, agar UN yang bertanggung jawab ini bisa terlaksana dengan baik, tentunya bukan hanya pemerintah, melainkan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beraneka lembaga keagamaan, dan bermacam-macam perorangan, perlu juga terlibat dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan sederet persoalan yang ada.

Eh, tunggu sebentar. Apakah dengan berhasil menyelenggarakan UN yang bertanggung jawab maka segala persoalan pendidikan yang kita hadapi sebagai Bangsa Indonesia telah selesai? Wah, sejujurnya kita harus menjawab: sama-sekali belum! Sebab persoalan pendidikan kita jauh lebih besar dan lebih dalam daripada UN semata.
Menghayati bahwa “setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya”, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, kita jelas teramat-sangat menyadari betapa UN bukan satu-satunya pintu yang bisa diakses anak-anak kita untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga seni dan budaya. Itu berarti, agar amanat dalam UUD 1945 bisa kita tunaikan dengan baik, kita perlu menyediakan dan menciptakan sederet (bahkan berderet-deret) pintu lain, sehingga setiap anak dan setiap orang di Negeri ini memperoleh peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga seni dan budaya.

Tentu saja, sekali lagi, bukan hanya pemerintah yang berkewajiban menyediakan dan menciptakan deretan pintu lain – selain UN – bagi segenap Rakyat Indonesia. Sebaliknya setiap kita dapat berpartisipasi menyediakan dan menciptakan berbagai pintu lain demi sesama saudara sebangsa dapat menikmati manfaat sebesar-besarnya dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga seni dan budaya.

Pentingnya pendidikan bagi anak-anak dibunyikan dengan tegas dalam Kitab Amsal 22:6 demikian: “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” Menyadari makna pendidikan bagi seorang anak yang tidak hanya dirasakan ketika anak tersebut berusia kanak-kanak, melainkan hingga “masa tuanya pun” anak tersebut “tidak akan menyimpang dari pada jalan itu”, sudah sepatutnya pendidikan dinikmati oleh setiap dan semua anak.

Namun, jangan lupa, hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya harus dipenuhi oleh pihak sekolah. Sebaliknya setiap kita sesungguhnya memiliki peran dan tanggungjawab dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan yang dimiliki oleh seorang anak. Sebab seorang anak sesungguhnya tidak hanya belajar dari rangkaian mata pelajaran yang diterimanya di sekolah, melainkan dari beragam pengalaman hidup yang dijalaninya dalam perjumpaan dengan setiap kita. Itu sebabnya kata-kata bijak dari Dorothy Law Notie berikut hendak mengingatkan kita:
“Jika seorang anak hidup dalam suasana penuh kritik, ia belajar untuk menyalahkan. Jika seorang anak hidup dalam permusuhan, ia belajar untuk berkelahi. Jika seorang anak hidup dalam ketakutan, ia belajar untuk gelisah. Jika seorang anak hidup dalam belas kasihan diri, a belajar mudah untuk memaafkan dirinya sendiri. Jika seorang anak hidup dalam ejekan, ia belajar merasa malu. Jika seorang anak hidup dalam kecemburuan, ia belajar untuk iri hati. Jika seorang anak hidup dalam rasa malu, ia belajar untuk merasa bersalah. Jika seorang anak hidup dalam semangat jiwa besar, ia belajar untuk percaya diri. Jika seorang anak hidup dalam menghargai orang lain, ia belajar untuk setia dan sabar. Jika seorang anak hidupnya diterima apa adanya, ia belajar untuk men- cintai

Jika seorang anak hidup dalam suasana rukun, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Jika seorang anak hidupnya dimengerti, ia belajar bahwa sangat baik untuk mempunyai cita-cita”
Jadi, pendidikan seperti apa yang kita berikan pada anak-anak kita?
Soli Deo Gloria!

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=17687

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s