UN Harus Dievaluasi Menyeluruh


ZOOM[JAKARTA] Komisi X DPR segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN). Evaluasi itu meliputi model, metodologi, dan pelaksanaan UN. Pernyataan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar kepada SP, Jumat (7/5), terkait penurunan persentase kelulusan siswa SMA dan SMP dalam UN tahun ini.

“Apa pun hasil UN 2010 akan menjadi penentu untuk tahun 2011, karena pasca-judicial review di Mahkamah Konstitusi, ada kompromi UN bisa dijalankan di tahun 2010 asal hasilnya menjadi evaluasi atau kajian untuk perbaikan pendidikan ke depan. Kami akan evaluasi apakah UN tetap menjadi penentu kelulusan ataukah modelnya akan diganti,” kata politisi Partai Golkar ini.

Terkait tingkat kelulusan yang rendah, Rully menyatakan tujuan utama UN adalah untuk memetakan mutu pendidikan di tiap daerah dan sekolah. Dari hasil UN pemerintah akan mengetahui kualitas pendidikan sekolah, apakah sesuai standar minimal pendidikan nasional atau tidak. Hasil UN itu juga menjadi cerminan bagi daerah dan sekolah untuk melakukan perbaikan diri.

“Siswa yang gagal bukan karena dia bodoh, tetapi sekolah yang tidak bermutu. Kami juga akan evaluasi standar soal UN karena banyak siswa yang mengeluh soalnya sulit,” tandasnya.  Senada dengannya, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding menyatakan evaluasi UN secara total perlu dilakukan, antara lain meliputi kurikulum, kualitas guru, serta sarana dan prasarana pendidikan.

“Hasil UN SMA dan SMP yang sudah diumumkan memang memprihatinkan. Bahkan Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, ada sekolah dengan tingkat kelulusan nol persen. Karenanya, perlu evaluasi menyeluruh pada sistem pendidikan kita,” katanya di Jakarta, Sabtu (8/5).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh kembali menegaskan UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Penentu kelulusan adalah sekolah yang mengukur kemampuan siswa berdasarkan tiga aspek, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif.  “UN hanya menguji aspek kognitif, kami tidak punya pretensi semua kualitas ditentukan oleh UN. UN hanya menguji mata pelajaran kognitif. Siswa yang tidak lulus, masih bisa mengikuti UN ulangan,” katanya.

Pada kesempatan, dia meminta sekolah melakukan remediasi dengan baik. Kepala sekolah dan guru juga diharapkan memberi motivasi kepada siswa yang tidak lulus untuk belajar lebih giat.
“UN dipakai untuk mengetahui kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menggunakan alat ukur yang sama kepada semua daerah untuk mendapatkan hasil yang objektif. Bila diserahkan kepada masyarakat akan terjadi perbedaan analisis dan standar yang digunakan. Dengan standar yang sama kami bisa mengetahui ada perbedaan kualitas antardaerah dan sekolah,” katanya.

Matikan Kreativitas

Secara terpisah, pakar pendidikan Winarno Surakhmad menyatakan turunnya tingkat kelulusan UN SMP tahun ini menunjukkan kegagalan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. UN, lanjutnya, tidak bisa menjadi alat ukur kemampuan siswa. Pasalnya UN hanya menguji kognitif anak, sedangkan setiap anak memiliki kepintaran atau bakat berbeda.  “UN jangan digunakan sebagai penentu kelulusan siswa karena yang mampu mengukur kemampuan siswa hanya guru. Apalagi UN memiliki dampak negatif bagi siswa.  Siswa menjadi stres, bahkan ada yang bunuh diri karena gagal UN. Itu harga yang tinggi hanya untuk mempertahankan kepentingan politis pemerintah,” katanya. UN juga tidak membuat siswa pintar berpikir, melainkan hanya menuntut murid untuk menghafal. “Mereka yang lulus UN adalah mereka yang pintar menghafal. Orang yang tidak lulus UN, belum tentu bodoh. Banyak yang menyalahkan guru karena siswanya gagal UN, padahal yang salah adalah sistemnya,” ujarnya.

Praktisi pendidikan Ratna Megawangi menyatakan, soal-soal UN dirancang untuk siswa yang memiliki bakat di bidang akademik, padahal hanya sekitar 15 persen manusia yang mempunyai intelligence quotient (IQ) di atas 115 atau mempunyai bakat di bidang akademik, sedangkan 85 persen manusia mempunyai kecerdasan dalam bidang-bidang lain. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa memberlakukan ukuran yang sama kepada setiap siswa. “UN hanya mengukur kemampuan kognitif dan logika mereka yang bakatnya di bidang akademik, padahal kecerdasan individu bermacam-macam,” katanya.  UN telah membuat anak menjadi tidak percaya diri dan stres. Anak-anak dituntut menjawab pertanyaan, bukan belajar menyelesaikan masalah. “Pendidikan seharusnya mendorong siswa menjadi kritis, analitis, dan mampu memecahkan masalah,” katanya.

Senada dengannya, psikolog Seto Mulyadi menyatakan UN mematikan kreativitas anak. UN hanya mengedepankan hafalan dan siswa diberikan pertanyaan dengan jawaban tunggal, padahal terkadang jawabannya tidak hanya satu.
“Hal itu tidak bagus, karena hanya merangsang otak kiri bukan otak kanan. Siswa tidak diajak memahami persoalan. Masak nasib anak hanya ditentukan oleh lulus atau tidak UN, padahal masih banyak anak yang cerdas di bidang lain?” katanya. [D-11/R-15/ 120]

Sumber, Suara Pembaruan, 08 Mei 2010 – http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=18206

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s