Derajat Manusia Indonesia Harus Didongkrak


Seputar Indonesia, Saturday, 19 June 2010

INDEKSpembangunan manusia (IPM/human development index) Indonesia masih rendah. Pembangunan sebuah bangsa tidak terlepas dari membangun manusia sebagai anggota keluarga.Diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mendongkrak kemampuan manusia Indonesia agar bisa bersaing di kancah global.

Posisi IPM Indonesia pada 2009 masih di urutan ke-111 dari 182 negara.Laporan Human Development Report (HDR) United Nations Development Program (UNDP) yang dipublikasikan Oktober 2009 mengungkapkan, nilai IPM Indonesia 0,734 naik tipis 0,005 dibanding 2006.

Posisi Indonesia dalam laporan HDR 2009 berada di bawah Palestina yang berada di urutan ke-110 dengan nilai indeks 0,737.Posisi Indonesia satu tingkat di atas Honduras yang berada di urutan ke-112 dengan nilai indeks 0,732. Dari tabel data tahunan nilai IPM Indonesia selalu naik, tapi kenaikan itu belum cukup mendongkrak posisi peringkat IPM Indonesia. Sejak 2004 angka IPM Indonesia tercatat sebesar 0,714,kemudian naik menjadi 0,723 pada tahun 2005,tahun 2006 (0,729) dan tahun 2007 (0,734). Dalam HDR 2009, yang menggunakan dasar data tahun 2007, posisi Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN.

Singapura pada peringkat ke-23 dengan nilai indeks 0,944, Brunei Darussalam berada di urutan ke-30 dengan indeks 0,920. Malaysia berada di urutan ke-66 dengan nilai 0,829. Thailand berada di posisi 87 dengan indeks 0,783, Filipina di urutan ke-105 dengan nilai 0,751. Hanya posisi Vietnam berada di bawah Indonesia, urutan ke-116 dengan nilai indeks 0,725. Dibanding negara-negara dengan kepadatan penduduk tertinggi, seperti China dan India, posisi Indonesia masih berada di tengahtengah. China berada jauh di atas Indonesia, di peringkat 92 dengan nilai indeks 0,772.Posisi China bahkan naik 7 peringkat dibanding sebelumnya.

India berada di bawah Indonesia, yakni di urutan 134 dengan nilai indeks 0,612.Meski demikian, Indonesia masih masuk dalam kategori IPM menengah untuk negara berkembang. Malaysia masuk kategori sebagai negara dengan IPM tinggi untuk negara berkembang. Singapura dan Brunei masuk kategori IPM sangat tinggi, untuk negara maju. Peringkat teratas dalam HDR 2009 didominasi negara-negara maju seperti Norwegia (1), Australia (2), Islandia (3), Kanada (4), Irlandia (5), Belanda (6), Swedia (7), Prancis (8), Swiss (9), dan Jepang (10). Peringkat 10 terbawah diduduki Guinea-Bissau (173),Burundi (174), Chand (175), Kongo (176), Burkina Faso (177), Mali (178), Republik Afrika Tengah (179), Sierra Leone (180), Afghanistan (181),dan Nigeria (182). Rendahnya nilai IPM Indonesia tidak terlepas dari kondisi pembangunan keluarga Indonesia.

Keluargalah entitas terkecil untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa. Jika dalam keluarga saja sudah tidak sejahtera, maka bisa dikatakan suatu bangsa belum mencapai kesejahteraan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan beragam upaya untuk menangani hal ini.Termasuk dalam hal pengaturan keluarga kecil dan sejahtera. Jika angka kepadatan penduduk mencapai lebih dari 250 juta jiwa, maka pemerintah perlu melakukan mendesain ulang kebijakan kependudukan. ”Hal itu pernah diterapkan China dengan kebiijakan one child policy. Kebijakan ini bukan bersifat pemaksaan, tapi lebih pada anjuran,” ungkap Kepala BKKBN Sugiri Syarief dalam acara diskusi terbatas BKKBN dan Seputar Indonesia bertema ”Pemberdayaan Keluarga Indonesia Cermin Kualitas Bangsa”yang digelar pekan lalu di kantor redaksi harian ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tabel IPM per provinsi menunjukkan DKI Jakarta selalu berada di urutan pertama sejak 1996 hingga 2008. DKI Jakarta memiliki indeks 77,03 pada 2008. Nilai ini meningkat dibanding 76,59 (2007), 76,33 (2006), 76,07 (2005),dan 75,8 (2004). Sulawesi Utara selalu berada di urutan kedua sejak 2004, dengan nilai IPM 75,16 (2008),74,37 (2007), 74,21 (2006),73,21 (2005),dan 73,4 (2004). Provinsi Riau berada di urutan ketiga, dengan nilai IPM 75,09 (2008), 74,63 (2007), 73,81 (2006), 73,63 (2005), namun pada 2004 berada di peringkat kelima dengan IPM 72,2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada di urutan keempat sejak 2005 hingga 2008.

Nilai IPM DIY 74,88 (2008), 74,15 (2007), 73,70 (2006), 73,50 (2005), namun pada tahun 2004 DIY berada di urutan ketiga dengan IPM 72,9.Pada urutan kelima ada Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) dengan IPM 74,52 (2008) dan 73,77 (2007). Sebelumnya Kaltim berada di urutan keenam dengan IPM 73,26 (2006), 72,94 (2005), dan di urutan keempat dengan IPM 72,94 (2004). Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berperingkat keenam dengan IPM 74,18 (2008), 73,68 (2007), urutan ketujuh dengan IPM 72,79 (2006), 72,23 (2005),dan urutan kedelapan dengan IPM 70,8 (2004). Provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat ketujuh pada tahun 2008 dengan IPM 73,88 dan 73,49 (2007).

Sebelumnya provinsi ini berada di urutan kelima dengan IPM 73,40 (2006),73,22 (2005),dan urutan keenam dengan IPM 71,7 (2004). Urutan kedelapan ditempati Provinsi Sumatera Utara dengan IPM 73,29 pada 2008. Di urutan kesembilan Provinsi Sumatera Barat dengan IPM 72,96 (2008), 72,23 (2007), 71,65 (2006), 71,19 (2005), dan 70,5 (2004). Di urutan ke-10, Provinsi Bangka Belitung dengan IPM 72,19 (2008), 71,62 (2007), urutan ke-12 dengan IPM 71,18 (2006),70,68 (2005),dan 69,6 (2004). Masuk dalam urutan 10 terbawah Provinsi Gorontalo (ke-24) dengan IPM 69,29 pada 2008.Pada urutan ke-25 ada Sulawesi Tenggara dengan IPM 69,0 (2008).Urutn ke-26, Provinsi Kalimantan Selatan dengan IPM 68,72 (2008).Urutan ke-27 Provinsi Sulawesi Barat dengan IPM 68,55 (2008)

Provinsi Maluku Utara berada di urutan ke- 28 dengan IPM 68,18 (2008). Peringkat ke-29 ditempati provinsi Kalimantan Barat dengan IPM 68,17 (2008).Urutan ke-30 Provinsi Irian Jaya Barat dengan IPM 67,95 (2008). Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur di urutan ke- 31 dengan IPM 66,15 (2008). Urutan ke-32 ditempati Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan IPM 64,12 (2008). Terakhir, deret ke-33, ditempati Provinsi Papua dengan IPM 64,0 (2008). Secara nasional nilai IPM Indonesia pada 2008 ratarata 71,17. IPM merupakan salah satu acuan untuk menilai tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat suatu negara.Selama 20 tahun, UNDP membuat laporan IPM guna mengukur pembangunan manusia melalui beberapa indikator seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Sejak pertama diluncurkan, IPM memberikan konsep sederhana atas pembangunan yang bukan hanya sekadar diukur dari pendapatan.Artinya,peningkatan APBN tidak mesti berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. ”Apakah kita benar-benar masih membutuhkan penilaian IPM?” tanya Kepala Tim Peneliti HDR UNDP Fransisco Rodriguez sebagaimana dikutip dalam situs internet resmi UNDP. Bagaimanapun, jawaban dari pertanyaan tersebut tergantung pada target pembangunan suatu negara. Setidaknya penilaian IPM bisa menjadi salah satu indikator pembanding antara satu negara dengan negara lainnya. Suatu contoh, menurut Rodriguez, Costa Rica memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibanding Arab Saudi. Namun, nilai IPM Costa Rica enam peringkat di atas Arab Saudi.

Kemudian Tunisia memiliki tingkat pertumbuhan hanya sepertiga dari China. Namun, dalam nilai IPM keduanya setara. ”Dengan melihat indikator IPM memberikan kita kemampuan untuk melihat tingkat pembangunan kita dari beragam indikator,” ujarnya. (abdul malik/islahuddin).

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/332286/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s